single-event-img-1

Rapat Sosialisasi Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)


Kantor Balitbang Provsu, Kamis, 11 November 2021

Seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara mengikuti Sosialisasi Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) oleh Tim ahli Kemendagri yang difasilitasi oleh Balitbang Provsu. sesuai Pasal 2 Permendagri No. 19 Tahun 2020 adapun IPKD bertujuan sebagai berikut :

  1. Mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu
  2. Memacu dan memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
  3. Melakukan publikasi atas hasil pengukuran IPKD bagi Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota.
  4. Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki IPKD yang berpredikat terbaik secara nasional; dan
  5. Meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam mewujudkan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel.

Susunan Tim Pengukuran IPKD

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengukuran IPKD kabupaten/kota membentuk tim yang susunan keanggotaannya meliputi :

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi

Ketua : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi

Wakil Ketua : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Sekretaris : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi

Kelompok Kerja/ Anggota : Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Struktural, Fungsional Peneliti dan/atau Fungsional Lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau lembaga lain sesuai dengan kebutuhan

Pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan. IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi : Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD; Transparansi pengelolaan keuangan daerah; Penyerapan anggaran; Kondisi keuangan daerah; dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD. Pengisian mengikuti template yang telah diberikan oleh Kemendagri disertai dengan surat pakta integritas yang ditandatangani oleh Kepala Daerah. Setelah itu dilakukan pemeringkatan sebagai berikut :

  • 1 ( satu) daerah provinsi yang berpredikat terbaik untuk masing- masing kategori kemampuan keuangan daerah tertinggi, sedang dan rendah
  • 1 (satu) daerah kabupaten yang berpredikat terbaik untuk masing-masing kategori kemampuan keuangan daerah tertinggi, sedang dan rendah
  • 1 (satu) daerah kota yang berpredikat terbaik untuk masing- masing kategori kemampuan keuangan daerah tertinggi, sedang dan rendah

Hasil pengukuran IPKD Pemda berpredikat terbaik secara nasional dapat dijadikan dasar dalam pemberian insentif sesuai dengan ketentuan perUU yang diberikan oleh Mendagri secara nasional pada Bulan Agustus setiap tahun.

HAL-HAL YANG HARUS DIKERJAKAN OLEH KABUPATEN/KOTA DALAM PENGUKURAN IPKD TAHUN 2021, sebagai berikut :

  • Sesuai dengan Radiogram Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 070/8750/LITBANG tanggal 11 Oktober 2021 bahwa batas waktu Penginputan Paling Lambat tanggal 22 November 2021
  • Sesuai dengan Surat Sekda Provsu No. 070/10693/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal penyampaian Username dan Password IPKD
  • Untuk penginputan IPKD dapat dilakukan melalui Website http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id
  • Vidio tutorial dan bahan paparan IPKD dapat diakses melalui https://bit.ly/VideoTutorialIPKD
  • BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara terkait dokumen RPJMD dan RKPD serta surat pernyataan yang menyatakan bahwa data yang diinput adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan
  • Badan Pengelola Keuangan Provinsi terkait dokumen KUA-PPAS, dan APBD, Penyerapan Anggaran dan Kondisi Keuangan Daerah serta surat pernyataan yang menyatakan bahwa data yang diinput adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan
  • Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi terkait transparansi pengelolaan keuangan daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (data fiskal yang terdapat di website Provinsi
  • Inspektorat terkait hasil Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD Provinsi selama tahun 2018 s.d. 2020

Penginputan di aplikasi IPKD dilakukan hingga 22 November 2021